Malang, HaloApaKabar.com – Artis Vicky Shu, anggota DPR RI dr. Gamal Albinsaid, Wali Kota Batu H. Nurochman SH MH dan Wali Kota Probolinggo dr H Aminuddin SpOG SubspKObginsos MKes, beserta istri dan jajarannya. Menempuh Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) Tahun Akademik 2026/2027.
Artis nasional dan politisi Senayan hingga para kepala daerah di Jawa Timur ini memiliki alasan memilih dan melanjutkan kuliah ke jenjang lebih tinggi. Khususnya pada program Magister atau Strata 2 (S2) maupun program Doktor atau Strata 3 (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Vicky Shu Pilih Magister Wawasan Pertahanan Nasional
Penyanyi Vicky Veranita Yudhasoka atau dikenal Vicky Shu, memiliki latar belakang pendidikan sarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Dirinya sudah mencari-cari magister S2 jurusan pertahanan, namun baru menemukan program Magister Wawasan Pertahanan Nasional di Sekolah Pascasarjana UB.
“Kebetulan dulu S1 Ilmu Politik Hubungan Internasional, dan saya tertarik dengan hal-hal terkait pertahanan, intelijen, resolusi konflik dan lain sebagainya. Setelah melakukan pencarian, ternyata ada di Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya program Wawasan Pertahanan. Jadi, saya langsung mendaftar,” kabar model, penyanyi dan politikus Indonesia kelahiran 8 Juli 1987 ini.
Disebutkannya, konsep pertahanan tidak semata-mata berkaitan pertahanan negara, tetapi juga dapat dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk keluarga. Untuk itu, Vicky mengajak masyarakat, khususnya mereka yang sudah bekerja, untuk tidak berhenti belajar.
“Pertahanan itu tidak cuma dalam batas negara, rumah tangga saja sudah ada pertahanan keluarga. Jadi buat saya, pertahanan adalah dasar yang sama untuk sebuah negara maupun rumah tangga. Semoga teman-teman yang masih sibuk bekerja dilancarkan pekerjaannya, sehingga bisa mengambil dan melanjutkan sekolah juga. Karena pastinya bisa menambah ilmu dan wawasan baru,” katanya.
Terkait rencana riset untuk tugas akhirnya, Vicky mengaku, akan fokus pada dunia siber dan psikologi politik. Karena hal itu berkaitan dengan profesi yang dijalani saat ini.
dr. Gamal Albinsaid: Inovasi Kebijakan Relevan Tugas dan Amanah Wakil Rakyat
Anggota DPR RI, dr. Gamal Albinsaid mengatakan, pendidikan tinggi memiliki keterkaitan dengan kualitas pengambilan kebijakan. Menurutnya, semakin tinggi kapasitas pendidikan para pengambil kebijakan, semakin besar peluang lahirnya regulasi yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan.
“Secara saintifik, ternyata proses pendidikan tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan tugas atau amanah bisa berkorelasi. Karena berdampak pada ketajaman dalam menghasilkan regulasi-regulasi yang efektif,” ujar dr Gamal, sapaan akrab wakil rakyat muda kelahiran Malang, 8 September 1989 ini.
dr Gamal menilai, pendidikan merupakan bagian penting dari proses belajar sepanjang hayat. Terlebih, dunia saat ini menghadapi perubahan yang cepat, volatilitas tinggi, serta kompleksitas dan ambiguitas yang semakin besar.
“Keputusan-keputusan yang diambil, dokumen-dokumen yang disampaikan, pasal yang disusun, dan pengawasan yang dilakukan. Bukan berbasis pada opini atau argumentasi saja, tetapi didasarkan pada proses ilmiah yang mampu mendorong evidence-based policy,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Timur V Malang Raya.
Menurutnya, kemampuan memproduksi pengetahuan harus diikuti dengan kemampuan mendistribusikan, mendiseminasikan, hingga menghilirkan pengetahuan tersebut. Agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Semoga pendidikan doktoral yang saya tempuh dapat mempertajam kemampuan analisis dan berpikir kritis. Sehingga mampu memberikan kontribusi lebih efektif dalam menjalankan tugasnya di parlemen,” tandas anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ruang lingkup kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
Wali Kota Batu Nurochman Dalami Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
Wali Kota Batu H. Nurochman SH MH menjelaskan, alasan memilih Doktoral (S3) Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Sekolah Pascasarjana UB. Sebagai pemimpin Kota Batu, dirinya membutuhkan referensi akademik yang kuat untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan inovatif.
“Di sini diperlukan satu referensi bagi kami, bagaimana inovasi kebijakan itu bisa kita buat dan implementasinya bisa dilakukan langsung kepada birokrasi dan masyarakat,” kata Cak Nur, sapaan akrabnya.
Menurutnya, transformasi birokrasi bukan hal mudah, lantaran perubahan pola pikir di lingkungan birokrasi membutuhkan proses panjang. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kapasitas memadai, Cak Nur berkomitmen, mendorong aparatur birokrasi di Kota Batu untuk terus meningkatkan wawasan dan pendidikan.
“Rencana tersebut juga menyasar staf dan Kepala OPD Pemkot Batu agar bisa melanjutkan kuliah lebih tinggi, ke S2 maupun S3. Untuk masyarakat, kami memiliki Program 1.000 Sarjana, agar dapat melahirkan generasi berdaya saing di berbagai bidang,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Wali Kota Probolinggo Boyong Istri dan Jajaran Tempuh S2 dan S3
Wali Kota Probolinggo, dr H Aminuddin SpOG SubspKObginsos MKes memboyong istri dan sejumlah kepala OPD menempuh Magister dan Doktoral di Sekolah Pascasarjana UB. Terdapat 9 (sembilan) orang dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, di antaranya:
- Wali Kota Probolinggo, dr. H Aminuddin Sp.OG., SubspKObginsos MKes.
- Ibu Wali Kota Probolinggo, dr. Hj. Evariani MKes.
- Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Budiono Wirawan SSos MSi.
- Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio SSTP MSi.
- Kepala BKPSDM Kota Probolinggo, Ratri Dian Sulistiyawati SP MM.
- Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, dr. Intan Sudarmadi SpS.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti SKM MSi.
- Direktur RSUD Ar-Rozy Probolinggo, dr. Mohammad Ali Yusni SpB.
Aminuddin menargetkan, agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Probolinggo memiliki pendidikan hingga jenjang doktor. Sehingga dapat meningkatkan persentase Kepala OPD berpendidikan doktor. Saat ini, menurut Aminuddin, jumlah Kepala OPD bergelar doktor masih berada di kisaran 40–50 persen.
“Tujuannya sekolah. Kita tahu memang untuk mengubah suatu pola pikir, salah satunya adalah pendidikan. Saya melihat di beberapa kepala OPD di Kota Probolinggo yang berpendidikan S3, mempunyai inovasi dan kinerja yang lebih daripada mereka yang belum S3,” ujarnya.
Aminuddin menyebut, Pemkot Probolinggo sebelumnya membuka peluang kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Namun, setelah mendapatkan pemaparan dari UB, para peserta akhirnya tertarik melanjutkan pendidikan di kampus tersebut.
“Apalagi di UB, kita bisa kuliah Hybrid, offline maupun online, menyesuaikan jadwal para kepala OPD,” ucapnya.
Senada, istri Wali Kota Probolinggo, dr. Hj. Evariani MKes, memiliki sejumlah peran di organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK. Menurutnya, peningkatan kapasitas melalui pendidikan menjadi kebutuhan penting.
“Bagi saya, dunia saat ini kalau tidak beradaptasi dengan pendidikan, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dengan budaya di daerah itu masih terlalu pasif dan tidak berani berinovasi,” tuturnya.
Ia berharap, peningkatan pendidikan hingga jenjang doktor, dapat mendorong keberanian melakukan eksperimen dan inovasi dalam pemerintahan.
“Dengan meningkatnya pendidikan kita, terutama di S3, lebih kepada implementasi. Kita berharap, nanti ada keberanian bagaimana kita bereksperimen. Inovasi pemerintahan akan tumbuh dan berkembang ketika semua kepala memiliki kapasitas untuk bereksperimen sesuai dengan kompetensi pendidikannya,” tandasnya.
512 Maba Tersebar pada 7 Program Magister dan Doktoral.
Direktur Sekolah Pascasarjana UB Prof. Dr. Moh. Khusaini SE MSi MA mengatakan, sebanyak 512 mahasiswa baru diterima pada Tahun Akademik 2026/2027. Tersebar pada tujuh program Magister dan Doktoral, dengan kekhasan program studi berbasis multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
“Selain berasal dari berbagai daerah, mahasiswa baru juga memiliki latar belakang yang beragam. Di antaranya berasal dari unsur TNI, Polri, birokrat, politisi, anggota DPR dan DPRD, hingga kepala daerah,” ucap Prof Khusaini.
Menurut Prof Khusaini, keberagaman tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembelajaran di Sekolah Pascasarjana UB. Pertukaran pengalaman dan perspektif dari berbagai profesi diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik.
“Salah satu program yang banyak diikuti oleh unsur TNI dan Polri adalah Ilmu Ketahanan Nasional. Sekolah Pascasarjana UB juga memiliki kelas kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN),” terangnya.
Sementara itu, mahasiswa Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan berasal dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan pemerintahan dan politik.
“Kita punya kelas-kelas kolaboratif. Kelas kolaboratif itu kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di Indonesia. Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas SDM di instansi pemerintah,” pungkasnya. (rhd)
